Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mendorong Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara terus meningkatkan pelayanan publik. 

"Tentunya keterbukaan informasi memiliki batasan,"

Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho mengatakan, kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan publik. 

Pihaknya menekankan pentingnya keterbukaan informasi di tingkat kelurahan guna mendukung visi dan misi Gubernur DKI Jakarta untuk mewujudkan kota global yang transparan.

“Tentunya keterbukaan informasi memiliki batasan. Ada informasi yang terbuka dan dikecualikan,” ujar Ferid saat visitasi ke Kelurahan Kalibaru untuk menyampaikan ŕekomendasi hasil E-Monev 2024, Jumat (23/5).

Ia mengungkapkan, kelurahan merupakan garda terdepan yang sering bersentuhan langsung dengan kebutuhan informasi masyarakat, seperti terkait Kartu Jakarta Pintar (KJP), dana BOS dan BOP.

“Informasi yang dibutuhkan masyarakat harus dapat disampaikan secara jelas dan terbuka,” ungkapnya. 

Ia berharap, Kelurahan Kalibaru dapat terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik.

“Komisi Informasi DKI Jakarta berharap Kelurahan Kalibaru yang telah meraih predikat cukup informatif menjadi informatif ke depannya," tuturnya. 

Sementara itu, Lurah Kalibaru, Rusmin menuturkan, transparansi keterbukaan informasi merupakan keniscayaan di era saat ini.

“Tuntutan zaman telah berubah dari era tertutup menjadi terbuka, walaupun ada informasi yang tidak semuanya dibuka. Pemerintah kini harus hadir sebagai pelayan masyarakat,” paparnya. 

Ia menjelaskan, pihaknya juga mengapresiasi atas kegiatan pendampingan yang dilakukan Komisi Informasi DKI Jakarta sebagai bagian dari edukasi dan peningkatan kapasitas pelayanan publik.

Indikator digitalisasi dinilai sangat penting karena mendorong kelurahan menyajikan informasi publik secara menarik melalui media sosial dalam bentuk infografis atau video.

“Indikator ini memiliki bobot nilai yang tinggi jika dapat dipenuhi dengan baik,” tandasnya.